Ketika Politik Mencederahi Pendidikan

Dewasa ini bagaimana politik sudah merajalela dalam keseharian aktifitas manusia, bagaimana politik sudah di interperestasikan dengan berbagai ideologi-ideologi baru. Kekuasaan dan kekuasaan yang menjadi inti dalam politik itu sendiri sudah menjadi berlian yang sangat berharga untuk diburu sehingga dengan cara apapun sehingga kekuasaan itu dapat di dapatkan.

      Tulisan ini berisikan tentang bagaimana realitas kekinian tentang banyak dan maraknya praktek-praktek politik dalam dunia pendidikan. Seperti kita ketahui bersama bahwa pendidikan dan politik dalam konsep keidealannya tak bisa begitu saja di satukan, banyak aspek yang membuat semua itu berlaku, yang mana guru tidak bisa ikut serta dalam politik dan bagaimana pegawai dinas yang terikat dalam birokrat pendidikan dilarang mengambil andil dalam segala macam praktek politik lainnya. Politik dalam pendidikan memang bisa dikatakan sangat sulit untuk di dapatkan titik ke idealannya, selain dikarenakan bagaimana tokoh-tokoh pendidikan yang memang aktif dan seakan tidak tahu menahu bahwa mereka sedang berada di jalur yang salah dan juga pada dasarnya politik dalam artian kekuasaan ini sudah merenggut konsep prinsip dan ideologi orang-orang tentang bagaimana tetap akan adanya permainan politik kekuasaan di dalamnya. Dan satu hal lagi tentang masih adanya kesimpangsiuran yang mana dikatakan politik dan bukan politik dalam pendidikan, walaupun hanya dalam skala paling kecil saja. Banyak tokoh pendidikan yang bergelut dalam system birokrat pendidikan itu sendiri yang menjadi tumbal ataupun korban dalam pertarungan antara politik dan pendidikan bagaimana dia menjadi kambing hitam oleh orang-orang yang ingin berkuasa dan bagian dari mereka yang tak mengenal system kekerabatan lagi, tidak mengenal nilai-nilai kearifan local tentang system kekeluargaan akan tetapi lebil mengutamakan tentang adanya kelas-kelas social ataupun startifikasi social bagaimana seperti dikatakan bapak politik dunia yaitu Machevelli bahwa tidak ada teman sejati yang ada hanya kepentingan sejati.

      Konsep pendidikan sebenarnya ada tentang pembelajaran politik. Dan baiknya begitu. Akan tetapi sebenarnya dalam hakikatnya bagaimana orang-orang dalam instansi pendidikan juga baiknya diberikan pendidikan politik tentang batasan-batasan tentang sepatutnya dan seharusnya porsi-porsi politik yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga politik praktis dan lain sebagainya tidak lagi menjadi momok tersendiri oleh mereka yang ada dibidang pendidikan.  Dari inilah saya menarik judul ini bahwasanya masih sangat hangat tentang banyaknya problem-problem di mata pendidikan yang sebenarnya kecil akan tetapi semakin tidak diketahui maka gerakan seperti ini akan semakin besar dan berdampak negative yang besar pula nantinya. 

A.    Tentang Pendidikan, Politik dan Pendidikan Politik 

    Pendidikan, politik dan pendidikan politik menjadi awal pembahasan pada laporan ini. Pendidikan dalam kajian Khazanah pemikiran pendidikan, terlebih dahulu perlu diketahui tentang dua istilah penting yang hampir sama bentuknya dan sering digunakan dalam dunia pendidikan. Dua istilah tersebut adalah “pedagogi” dan “pedagogik”. Pedagogi merupakan pendidikan, sedangkan pedagogik merupakan ilmu pendidikan.[1]

   Pedagogik atau ilmu pendidikan berarti ilmu yang menyelidiki dan merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Sedangkan pedagogi dalam pengertiannya itu sangat banyak akan tetapi bukan berarti bahwa definisinya tidak jelas. Beberapa definisi  tentang  pendidikan dari para pakar pendidikan tersebut, yang perlu kita ketahui diantaranya adalah defenisi yang disampaikan oleh Prof. Langeveld yaitu pakar pendidikan dari Belanda, bahwa pendidikan adalah  suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan.[2] dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada tahun 1973, dikemukakan tentang pengertian pendidikan, bahwa pendidikan merupakan suatu usaha yang disadari untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah, dan berlangsung seumur hidup.[3] Dan juga definisi pendidikan oleh Ki Hadjar Dewantara dalm kongres Taman Siswa yang pertama pada 1930 ia menyebutkan, bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), dan tubuh anak.[4]

     Sedangkan politik merupakan  proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.[5] Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

       Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

A.    politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)

B.     politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara

C.     politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat

D.    politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.

     Secara Etimologi Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani τα πολιτικά (politika - yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya πολίτης (polites - warga negara) dan πόλις (polis - negara kota). Secara etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan polisi, kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Adapula beberapa pendapat dari ahli tentang politik itu sendiri yaitu :

A.    ROD HAGUE

     Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya

B.     ANDREW HEYWOOD

    Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.

C.     CARL SCHMIDT

     Politik adalah suatu dunia yang didalamnya orang-orang lebih membuat keputusan - keputusan daripada lembaga-lembaga abstrak.

D.    LITRE

    Politik didefinisikan sebagai ilmu memerintah dan mengatur negara

E.     ROBERT

    Definisi politik adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia

F.      IBNU AQIL

    Politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemaslahatan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rosulullah S.A.W.⁷

    Pendidikan politik juga mempunyai pengertian tersendiri yaitu Istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah political sucialization. Istilah political sosialization jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah political sosialization banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

    Menurut Ramlan Surbakti, dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Surbakti (1999:117) berpendapat bahwa:

    Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik. Pendapat di atas secara tersirat menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

    David Easton dan Jack Dennis (Suwarma Al Muchtar, 2000:39) dalam bukunya Children in the Political System memberikan batasan mengenai political sosialization yaitu bahwa "Political sosialization is development process which persons acquire arientation and paternsof behaviour”. Sedangkan Fred I. Greenstain (Suwarma Al Ntuchtar, 2000:39) dalam bukunya Political Socialization berpendapat bahwa:

     Political sosialization is all political learning formal and informal, delibrete and unplanne, at every stage of the life cycle inchiding not only explicit political tearning but also nominally nonpolitical learning of political lie relevant social attitudes and the acquistion of politically relevant personality characteristics. Kedua pendapat di atas mengungkapkan bahwa pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun informal yang mencoha untuk mengajarkan kepada setiap individu agar sikap dan perbuatannya dapat sesuai dengan aturan-¬aturan yang berlaku secara sosial. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa pendidikan politik tidak hanya mempelajari sikap dan tingkah laku individu. Namun pendidikan politik mencoba untuk mengaitkan sikap dan tingkah laku individu tersebut dengan stabilitas dan eksistensi sistem politik.

    Kartini Kartono (1990:vii) memberikan pendapatnya tentang hubungan antara pendidikan dengan politik yaitu "pendidikan dilihat sebagai faktor politik dan kekuatan politik. Sebabnya, pendidikan dan sekolah pada hakekatnya juga merupakan pencerminan dari kekuatan-kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa, dan merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada". Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa pendidikan dan politik adalah dua unsur yang saling mempengaruhi. Pengembangan sistem pendidikan harus selalu berada dalam kerangka sistem politik yang sedang ¬dijalankan oleh pemerintahan masa itu. Oleh karena itu segala permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan akan berubah menjadi permasalahan politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk memecahkannya.

     Pengertian dari pendidikan politik yang lebih spesifik dapat diambil dari pendapatnya Alfian (1981:235) yang mengatakan bahwa: "pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka rnemahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak dibangun".

    Dari dua definisi yang tertera di atas, dapat kita ambil dua tujuan utama yang dimiliki oleh pendidikan politik. Pertama, dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Kedua, bahwa dengan adanya pendidikan politik setiap individu tidak hanya sekedar tahu saja tapi juga lebih jauh dapat menjadi seorang warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik

    Rusadi Kartaprawira (1988:54) mengartikan pendidikan politik sebagai "upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya." Berdasarkan pendapat Rusadi Kartaprawira tersebut, maka pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan. Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks, bersegi banyak, dan berubah-ubah.

    Merujuk pada semua pengertian pendidikan politik yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas, pada akhirnya telah membawa penulis sampai pada kesimpulan yang menyeluruh. Bahwa yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah suatu upaya sadar yang dilakukan antara pemerintah dan para anugota masyarakat secara terencana, sistematis, dan dialogis dalam rangka untuk mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, simbol, hal-hal dan norma-¬norma politik dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

B.     Pendidikan dan Strategi Politik

     Secara historis, memang perjalanan system pendidikan di Indonesia cukup panjang. Pada mulanya masyarakat mengenal pendidikan itu pada zaman feodalistik yaitu pendidikan keagamaan yaitu pendidikan Hindu dan Budha, yang mana masih mengutamakan kelas-kelas atau kasta-kasta untuk memperoleh pendidikan, bagaimana kelas brahmana yang dapat mengenyam pendidikan. Berbeda dengan budha yang sudah sedikit kearah demokratis yaitu bagaimana pendidikan diberikan untuk keseluruhan pada umumnya bukan berdasar kasta atau kelas-kelas. Dan bergeser ke islam bagaimana seperti kita ketahui tentang jalur perdagangan dan disingkronisasikan dengan jalur dakwah dalam pemberian pendidikan dan juga sudah mengenal surau dan pesantren sebagai tempat pelakasanaan pendidikannya dan kemudian dimasukkannya pesantren ini dalam kancah perpolitikan setelah datangnya kolonial Belanda.

    Dalam pandangan kaum kolonial, pondok pesantren dianggap sebagai kaum pemberontak. Atas dasar penilaian ini, maka pesantren tidak lagi tercantum dalam statistik pendidikan Hindia Belanda. Upaya untuk menutup pengembangan sistem pendidikan Islam di Nusantara nampaknya terkait dengan kebijakan politik kolonial. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya Undang-Undang Sekolah Liar (wilden Scholen Ordonantie), masing-masing tahun 1925 dan 1930. Institusi pendidikan yang memenuhi Undang-Undang tersebut dianggap legal dan diberi subsidi dari pemerintah. Sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dianggap liar dan harus dibubarkan.

Untuk mengantisipasi kebijakan politik Hindia Belanda tersebut, sejumlah organisasi sosial keagamaan mulai mengadopsi sistem pendidikan Barat. Organisasi ‘Jami’atul Khoiriah’ sebagai organisasi yang didirikan oleh para pedagang keturunan arab mempelopori berdirinya sistem pendidikan modern dalam Islam. Kemudian setelah itu baru diikuti oleh Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam yang lain.

    Terlepas dari sejarah yang dibahas diatas tentang bagaimana perjalan pendidikan kita yang diikuti oleh penyebaran politik kekuasaan oleh kolonial belanda, sekarang ini bagaimana sudah banyak distorsi-distorsi dalam kaitannya warna dan cara perpolitikan yang ada dalam dunia pendidikan. Politik dewasa ini adalah mengibaratkan pada pola keseharian atau pola kebiasaan yang tidak disadari dilakukan ataupun tidak diketahui hakikatnya bagaimana. Pendidikan dan politik telah menginjak pada dimensi berbeda dari zaman-zaman sebelumnya, strategi berpolitik sudah masuk dalam kawasan kerja dan ideology berfikir dunia pendidikan. Politik kental dengan kekuasaan pendidikan, banyak hal dalam pendidikan dapat dirasuki oleh ruh politik dalam pemerolehan kekuasaan nantinya. Strategi politik atau dalam kekhususannya adalah strategi kaum politik yang mempunyai relasi dalam pendidikan adalah bagaimana munculnya politik praktis dalam kalangan pendidik, baik itu pegawai biasa maupun kalangan guru. Strategi ini bukan tanpa tujuan akan tetapi bagaimana adanya relasi-relasi nantinya apabila dalam penjalanan strategi pemeroleh kekuasaannya akan ada bantuan politik didalamnya. Para tokoh pendidikan di  iming-imingi oleh kekuasaan yang membentengi apabila ada hal-hal dalam kaitannya persaingan maupun keranah penurunan jabatan sampai pemberhentian. Bukan hanya iming-iming geep dibelakang akan tetapi para penguasa dalam tataran pusat ataupun sumber disini mempunyai cara lain dalam memperoleh hati dari kaum pendidikan ini yaitu menaikkan pemasukan atau gaji dan lain sebagainya.

     Strategi politik dalam pendidikan memang menjadi pembahasan yang tidak biasa akan tetapi sebenarnya banyak terjadi disekeliling kita. Dan yang menjadi strategi yang paling Nampak apalagi bagi saya dengan disiplin Ilmu Antropologi seperti dibahas diatas adalah bagaimana para tokoh pendidikan menjadi actor utama dan di bentengi oleh orang-orang besar dibelakangnya yang mana menyebabkan adanya kelas-kelas dalam kalangan pendidikan, contohnya saja bagaimana dengan adanya relasi dengan penguasa maka kebanyakan tokoh politik dalam keinginan dan kebutuhan bisa dibantu oleh orang besar tadi. Dengan demikian adanya hubungan patron klien di dalam structural fungsional ini. Strategi ini lebih menekankan bahwa bagaimana kebutuhan akan kekuasaan ini memang benar-benar nyata bagaimana sebelum mendapatkan kekuasaan para kaum pendidikan di manjakan dengan bantuan-bantuan dan juga kaum pendidikan tadi yang menjadi klien juga membantu dalam pemerolehan kekuasaan nantinya, timbal balik ada dalam strategi ini, ada yang diuntungkan dan menguntungkan sama besarnya dalam ranah berbeda sampai nantinya bagaimana keduanya saling membantu dalam mendapatkan kekuasaan dan menurunkan kelas-kelas penghalang dalam persaingan politiknya.

      Persepsi Politik dalam Pendidikan adalah bila pendidikan telah terkooptasi sedemikian rupa dengan kebijakan politik, maka secara umum tidaklah menguntungkan, karena dimungkinkan terjadinya pembusukan dari dalam sebagai akibat penjinakan (domestikasi) dinamika pendidikan itu sendiri. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak memadainya kualifikasi orang-orang yang mengambil kebijakan, dalam arti mereka begitu minim pemahaman tentang pendidikan, sehingga tak mampu menyelami hakikat dan masalah dunia pendidikan. Oleh karena itu tidak aneh bila selama ini sektor pendidikan mereka jadikan sekedar kuda tunggangan. Sebab yang ada dalam benak mereka hanyalah kepentingan-kepentingan politik sesaat, seperti bagaimana mendapat sebanyak mungkin simpati dari golongan mayoritas tertentu serta bagaimana dapat menduduki kursi panas selama mungkin. Pendapat ini  dikutip dari ucapan Tantowi Yahya dalam Who Wants to be Millioner.

      Adapun menurut hemat penulis, hubungan antara politik pendidikan dapat memberikan dampak negatif atau positif bergantung pada pemegang peranan penting dalam politik tersebut. Jika pemegang tanggung jawab pendidikan dalam politik tidak mempunyai kompeten dalam bidang pendidikan, maka pasti ini sangat membahayakan pendidikan. Akan tetapi jika orang yang memegang amanah untuk mengembangkan pendidikan dalam sistem pemerintahan suatu negara adalah orang yang amanah serta mempunyai kapabilitas di bidang pendidikan maka ini sangat memungkinkan untuk memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan, khususnya di Indonesia.

C.    Partai Politik vs Politik Praktis dalam Pendidikan

      Definisi partai politik menurut Undang-undang No.31 tahun 2002 adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa partai politik itu pada prinsipnya memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Tapi bila kita cermati politik yang dijalankan partai politik pada tataran pelaksanaannya saat ini justru dinodai dengan praktik-praktik banalitas, yang hanya memperbesar kepentingan individu dan kelompoknya.

      Fakta seperti itulah yang mendorong munculnya gejala “golput”. Isu golput pada intinya adalah ketidak percayaan pada partai politik peserta pemilu, karena dianggap sudah banyak mengumbar janji untuk kepentingan rakyat, padahal untuk kepentingan pribadi dan golongan. Partai politik saat ini, menurut sebagian besar masyarakat dianggap “bakul jamu” dan menjadi benalu dalam negara. Sesungguhnya fatwa MUI tentang “haramnya golput” tidak perlu dipaksakan kepada umatnya bila politik yang dibangun oleh partai politik berdasarkan nilai-nilai moral serta etika. Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Tapi, apa yang kita dapat..? fungsi yang diperankan partai politik dalam pendidikan politik belum menunjukkan hasil yang signifikan bagi peningkatan kesadaran politik masyarakat. Bahkan terjadi exploitasi terhadap anak. Sering kita jumpai siswa berseragam biru dan abu-abu ikut dalam kampanye terbuka partai politik, dengan mengendarai kendaraan bermotor dan meneriakan yel-yel partai politik tertentu. Sebenarnya mereka sangat tidak memahami esensi dari kampanye. Mereka memahami kampanye hanya sebatas pada uang transpor, kaus, dan hura-hura saja. Untuk itu sudah sepatutnya institusi sekolah memberikan pembelajaran politik kepada siswa-siswanya. Tidak dengan membuat kurikulum baru tetapi cukup diintegrasikan dalam ilmu-ilmu sosial seperti Sosiologi atau juga PKn.

     Setelah siswa mendapatkan teori-teori politik melalui mata pelajaran tersebut diatas dari guru dan sumber-sumber lain yang mendukung, maka selanjutnya guru memberikan bekal pendidikan politik praktis secara nyata. Misalnya melakukan pemilihan anggota OSIS secara terbuka dengan kepanitiaan dari siswa. Sementara guru punya tugas mengawasi agar kerangka pendidikan politik tidak lagi menjadi anarkis, seperti yang kita saksikan hari ini. Pada tahap awal bisa dimulai dari pembuatan aturan kampanye, aturan debat kandidat, aturan pemilihan umum, sampai pada tahap aturan pengesahan. Semua dilaksanakan secara demokratis oleh siswa. Dalam proses inilah siswa akan belajar bagaimana menemukan trik-trik memenangkan pemilu, dalam kerangka kepentingan institusi sekolah. Dan dari sini pula, bahkan siswa akan melihat fakta bahwa dalam politik ada banyak kepentingan. Setelah semua selesai, maka tugas guru untuk mengurai permasalahan pemilu anggota OSIS secara bijak dan komprehensif. Melalui proses pendidikan politik ini, siswa akan terus menyimpan dalam memori jangka panjangnya, sehingga dalam menapaki kehidupan selanjutnya, siswa akan memiliki pandangan positif terhadap politik dan dapat berperilaku politik dengan bijak. Dan pada gilirannya, dalam satu dekade mendatang generasi muda Indonesia akan menjadi generasi yang cerdas politik, dan bukan korban politik. Semoga.

    Masih banyak hal lain yang menguatkan permasalahn ini seperti IMBAUAN PGRI agar guru tidak berpolitik praktis adalah ucapan yang sudah basi dan cenderung faktanya berbeda di lapangan. Kondisi itu bisa terlihat ketika pilkada, mereka digiring oleh atasannya untuk ikut kampanye atau larut dalam pernyataan sikap mendukung penguasa atau calon kepala daerahnya. Alasannya klise, kalau tak manut, takut nantinya dimutasi atau dipindahkan ke tempat yang jauh. Sudah saatnya tenaga pendidik yang terbukti terlibat agar ditangkap dan diberikan sanksi bila perlu dipecat. Tindakan mereka sudah merugikan murid dan dunia pendidikan secara umum karena sudah melanggar aturan. Guru menjadi tidak fokus menjalankan tugas pokoknya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meninggalkan sikap profesionalismenya. Dengan gaji dan tunjangan dari sertifikasi guru yang saat ini sudah besar seharusnya mereka sadar dan kembali kepada jati dirinya. Penguasa diharap tidak mengintimidasi dan mengeksploitasi mereka demi kepentingan kekuasaan. Jika seperti itu terus keadaannya maka jangan pernah berharap guru dan dunia pendidikan kita akan maju.

   Memang kesejahteraan guru sekarang sudah tambah baik dan kelihatannya sudah tidak begitu dipengaruhi oleh kekuatan partai walaupun masih ada tapi tak seburuk sebelumnya. Mereka sudah disertifikasi, walaupun tak mempengaruhi peningkatan kualitas guru, tapi yang penting prosesnya dilakukan dengan murni dan tidak ada kasak-kusuk. Untuk para guru sesuaikanlah kemauan dengan kemampuan, jangan terlalu banyak ngompreng karena akan merugikan murid. "Tugas guru sejatinya menciptakan anak didik yang suputra. Karena ada pernyataaan orang tua siswa yang menyebutkan kalau anaknya belum memperoleh manfaat dan hasil yang memuaskan setelah dididik di sekolah," urainya. Kenyataannya memang ada yang begitu namun sebagian lagi tidak mau terjebak dalam kegiatan politik praktis. Pemimpin sering mempertahankan kekuasaan dengan menggiring semua komponen termasuk para guru yang ujungnya merugikan anak didik. "Dalam UU guru tidak boleh berpolitik praktis dan tidak boleh meninggalkan tugas serta fungsi pokoknya," ujarnya. Mestinya mereka menolak dan berani menerima risiko jika dilibatkan oleh penguasa dalam kegiatan politik praktis. Tapi hal itu jarang terjadi karena banyak juga yang nasibnya berubah setelah jadi tim sukses calon kepala daerah yang akhirnya menang dan jabatannya langsung naik.

     Keberadaan guru bisa disejajarkan dengan pahlawan, pendidik dan brahmana. Sebagai guru sebelumnya dia pernah terjun dalam politik, namun setelah 1999, UU muncul yang melarang guru berpolitik praktis. Posisi guru juga bagai buah simalakama. Kita perlu melihat etika dan pandangan masyarakat jika PNS dan guru masuk dalam struktur kepengurusan sebuah partai atau tim sukses seorang calon kepala daerah. "Saya seorang guru yang pernah terjebak politik praktis dan akhirnya hanya jadi pecundang politik," kenangnya. kondisi terjebaknya guru dalam kegiatan politik praktis akibat diarahkan oleh kepala sekolah dan kepala SKPD-nya. Padahal guru itu sendiri hati nuraninya menolak. Mereka merasa tertekan dan terpaksa mematuhi apa yang diperintahkan atasannya. "Kalau tak patuh dimutasi ke tempat yang jauh. Disdikpora harus bisa memberikan sanksi terhadap pelanggaran ini. Hal itu bisa tegas dilaksanakan kalau orang di Disdikpora bersih," terangnya. Guru juga bagian dari masyarakat. Jika tak memilih, jabatan jadi resikonya. Kalau sudah begini keadaanya bagaimana kita bisa berprestasi.

D.    Pendidikan dan Dinasti Politik serta Ketimpangannya.

     Pendidikan dan dinasti politik dalam hal ini memang sangat jauh apabila ingin kita sinergiskan, akan tetapi kejadian seperti ini di era sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah terjadi. Bagaimana pola kedinastian tidak terlepas oleh kaum-kaum pendidikan yang menjadi penggerak dan tokoh inti dalam penyambungtanganan terhadap kekuasaan yang menjadi tujuan spesialnya. Pendidikan dalam tataran politik tidak akan jauh dari sikap saling mempengaruhi nah inilah yang dikatakan sebagai politik praktis. Politik praktis merupakan cara yang banyak dilakukan oleh kaum pendidikan dalam tataran menjalankan ataupun membantu para penguasa yang tadi dibahas bagaimana mereka mempunyai kemampuan membentengi dan membendung setiap permasalahan yang didapatkan oleh pihak kedua yang mana terjun langsung dalam penyebaran politik praktis yang nantinya akan menguntungkan si patron atau si orang pertama yang punya kekuasaan tadi.

Masuk kedalam ke khususan dalam pendidikan itu sendiri yaitu pendidik atau guru. Guru dewasa ini mempunyai peran penting dalam tatanan alur politik yang berjalan. Seperti dibahas sebelumnya bagaimana adanya ketimpangan tentang teror mutasi guru bagi mereka yang tidak memenuhi keinginan para penguasa yang mempunyai bagian penting atau kuasa dalam hal permutasian itu sendiri. Berbeda dengan kekhawatiran guru disini sebenarnya memang haruslah ada, mereka harus mengantisipasi setiap hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Guru dalam tatanan ini mau tidak mau harus menelan ludah sendiri dalam permasalahan seperti ini. Politik dan guru juga erat kaitannya pada saat ini, bagaimana gurupun ingin memebuhi hasrat nafsu kekuasaannya sendiri, baik dengan bermuka dua dengan para penguasa, menjadi mata-mata terhadap pola perlawanan terhadap seseorang yang berkuasa maupun memang betul-betul menjadi kaki tangan para penguasa pemerintahan, hal inilah yang seperti dikatakan diatas tadi bahwa menjadi kelas-kelas tersendiri dalam tatanan dunia pendidikan.

    Pendidikan dan dinasti politik disini bukan seperti yang terjadi di lakukan oleh Ratu Khosiah sana akan tetapi serupa tapi tak sama, dalam tataran kecil sebenarnya ini banyak yang terjadi, bagaimana keluarga dan kelas-kelas lain yang mendukung adanya kekuasaan-kekuasaan di dimensi yang berbeda-beda. Keluarga menjadi peluru tersendiri, dari satu keluarga ke keluarga dekat, keluarga jauh, menantu yang juga nantinya akan menunmbuhkan satu arah lagi ke keluarga besar, sampai ketimpangan-ketimpangan bahwa adanya persaingan antara satu keluarga yang menjadikan hubungan emosional antar keluarga itu menjadi renggang dan apa yang terjadi ?, hanyalah pengorbanan yang telah menginjak kearah tak adanya toleransi kekeluargaan lagi didalamnya, bagaimana teori Machievelli akan benar-benar terjadi. Dan muncullah istilah yang berhubungan dengan permasalahan seperti ini adalah perang sedarah. Sebenarnya masih banyak permasalahan-permasalahan lain yang menjadi permasalahn baru akibat dari permasalahan sebelumnya. Seperti bagaimana banyak diantara pendidik yang tidak focus terhadap pekerjaannya diakibatkan lebih terfokusnya terhadap politik itu tadi, kemudian bagaimana banyaknya korban-korban politik yang sebenarnya mempunyai andil, skill serta keterampilan yang baik akan tetapi sebagai korban politik dia di mutasi ataupun diturunkan jabatannya dan masih banyak permasalahan lainnya.

---

[1] ¹ keterangan lebih lengkap dapat dilihat dalam Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2001) cet. II, 1.

[2] ²Lihat pada bukunya Burhanuddin Salam,  Pengantar Pedagogik; dasar-dasar ilmu mendidik (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 3-4.

[3] Dalam Burhanuddin Salam…….. Ibid, 4.

[4] Informasi ini dapat dilihat dalam Fuad Ihsan, Dasar-Dasa Kependidikan…..Ibid, 5.

Wikipedia.indonesia

[5] Source: http://enjab.blogspot.com